FaktaSulut.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan keseriusannya dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komitmen itu ditegaskan lewat rapat evaluasi kedisiplinan ASN yang digelar di Kantor Bupati, Rabu (20/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Boltim, M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P, didampingi Asisten III Administrasi Umum, Hardiman Pasambuna, S.H., serta Kepala BKPSDM, Rita Kamumu, S.Pi.
Turut hadir para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan kasus pelanggaran kedisiplinan ASN.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menindaklanjuti laporan sejumlah pelanggaran disiplin di beberapa perangkat daerah.
Catatan pelanggaran datang dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PTSP, dan Dinas Pangan.
Aturan Disiplin ASN Mengacu PP 94 Tahun 2021
Sebagai dasar hukum, Pemkab Boltim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Regulasi itu secara jelas mengatur kewajiban, larangan, serta bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada ASN.
Sanksi terbagi dalam tiga kategori:
-
Ringan: teguran lisan atau teguran tertulis.
-
Sedang: penundaan kenaikan gaji atau pangkat.
-
Berat: pemberhentian dari jabatan atau status ASN.
Dengan aturan tersebut, Pemkab Boltim menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga profesionalisme, integritas, serta etika kerja.
Ragam Sanksi yang Dijatuhkan
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sanksi kepada ASN bervariasi, tergantung tingkat pelanggaran.
Ada yang hanya mendapat teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas dari pimpinan SKPD.
Namun, tak sedikit juga ASN yang harus menerima sanksi berat lantaran pelanggaran yang dinilai serius.
Asisten III Administrasi Umum, Hardiman Pasambuna, menegaskan bahwa kedisiplinan ASN tak bisa dipandang sebelah mata.
Menurutnya, disiplin dan moralitas merupakan satu kesatuan yang wajib dijaga.
“Aspek disiplin dan moralitas adalah satu kesatuan. ASN tidak hanya dituntut patuh terhadap aturan kedinasan, tetapi juga harus mampu menjaga etika dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat benar-benar dilaksanakan secara profesional,” ujarnya.
Fokus pada Profesionalisme dan Pelayanan Publik
Selain soal sanksi, rapat juga membahas pentingnya menjaga etika dan moralitas ASN, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Pemkab Boltim menilai, profesionalisme ASN akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi seluruh ASN di Boltim agar lebih bertanggung jawab dan berkomitmen menjalankan tugas.
Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, tanpa terganggu oleh persoalan kedisiplinan pegawai.
Dengan evaluasi ini, Pemkab Boltim menegaskan bahwa tak ada kompromi bagi ASN yang melanggar aturan.
Disiplin bukan hanya kewajiban, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
