FaktaSulut.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan keseriusan dalam membenahi tata kelola birokrasi.
Salah satu langkah strategisnya adalah penerapan sistem Manajemen Talenta yang kini menjadi arus utama dalam reformasi birokrasi nasional.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dalam Seminar Nasional Manajemen Talenta yang digelar di Swiss-Belhotel Manado, Jumat (18/7/2025).
Di hadapan para kepala daerah dan pejabat tinggi kepegawaian se-Kawasan Timur Indonesia, Oskar Manoppo menandatangani komitmen sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mendorong akselerasi manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Manajemen talenta bukan sekadar tren birokrasi. Ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun aparatur negara yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan masa depan,” ujar Oskar dengan lantang.
Menurutnya, ASN tidak lagi cukup hanya menjalankan tugas administratif.
Di era disrupsi teknologi dan dinamika sosial yang cepat, setiap pegawai harus dikembangkan secara terarah berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja nyata.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN RI), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang menyampaikan bahwa sistem manajemen talenta adalah kunci utama dalam menyukseskan visi besar Presiden dan Wakil Presiden dalam menciptakan birokrasi kelas dunia.
“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi berjalan biasa-biasa saja. Talenta ASN harus dipetakan, dikembangkan, dan dimobilisasi secara strategis. Itu baru birokrasi berdampak,” tegas Zudan.
Komitmen ini sejalan dengan visi Pemkab Boltim untuk menghadirkan birokrasi yang tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga transparan, akuntabel, dan punya arah strategis pembangunan jangka panjang.
Seminar nasional ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, serta para Kepala BKPSDM dari wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara.
Langkah Boltim yang proaktif ini menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan sistem meritokrasi dalam birokrasi.
Tidak hanya mengejar efisiensi, tapi juga menciptakan legacy tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kualitas sumber daya manusia. ***
