KOTAMOBAGU – Memasuki hari ke-3, pelaksanaan penilaian kinerja lurah bersama seluruh perangkat kelurahan serta lembaga kemasyarakatan RT dan RW kembali dilanjutkan sebagai bagian dari upaya peneguhan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
Kegiatan hari ini dilaksanakan di Kecamatan Kotamobagu Barat dengan melibatkan lurah dan perangkat kelurahan se-Kotamobagu Barat dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang.
Momen itu menjadi penegasan langsung bahwa disiplin adalah hal mendasar yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sekaligus menjadi pengantar bagi rangkaian evaluasi kinerja yang terus berlanjut.
Dalam arahannya, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, S.STP, menegaskan pentingnya disiplin kerja sebagai fondasi utama dalam membangun kinerja aparatur yang profesional.
Dalam konteks wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat sebagai pusat ibu kota daerah dan wajah Kota Kotamobagu, aparatur dihadapkan pada berbagai persoalan yang lebih kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur yang tidak hanya disiplin, tetapi juga memiliki kemampuan agile—responsif, adaptif, solutif, komunikatif, serta mampu berinovasi dalam menghadapi setiap tantangan pelayanan publik.
Menurutnya, disiplin tidak dapat dipisahkan dari loyalitas. Disiplin adalah wujud nyata dari loyalitas terhadap tugas, pimpinan, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Tanpa disiplin, loyalitas hanya menjadi konsep tanpa implementasi.
Ia kemudian menggambarkan sebuah analogi sederhana namun penuh makna. Dalam sebuah barisan, seluruh anggota harus berdiri lurus dan searah di belakang komando yang sama. “Kita ini ibarat berada dalam satu barisan besar di bawah bendera Pemerintah Daerah. Ketika barisan itu lurus, rapi, dan teratur, maka tujuan akan lebih mudah dicapai. Namun jika ada yang keluar dari barisan, maka bukan hanya dirinya yang terganggu, tetapi juga akan memengaruhi kekuatan dan keteraturan barisan secara keseluruhan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keluar dari barisan bukan sekadar persoalan posisi, tetapi juga berdampak pada melemahnya koordinasi, terganggunya pelaksanaan tugas, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam konteks birokrasi, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya disiplin dan loyalitas aparatur yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas organisasi serta mengurangi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
“Oleh karena itu, barisan ini harus dijaga tetap lurus. Dan itu hanya bisa dilakukan jika setiap individu memiliki disiplin yang kuat.
Disiplin itulah yang pada akhirnya di maknai sebagai loyalitas—loyal terhadap aturan, terhadap tugas, dan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Dalam perspektif birokrasi, barisan yang tetap lurus mencerminkan keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan, konsistensi dalam menjalankan aturan, serta kuatnya koordinasi antar lini organisasi yang dilandasi oleh loyalitas terhadap pimpinan dan arah kebijakan pemerintah daerah. Ketika setiap aparatur berada pada posisi dan perannya secara tepat, bekerja dalam satu arah kebijakan yang sama dengan penuh loyalitas dan komitmen, maka tata kelola pemerintahan akan berjalan efektif, terukur, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (*)
