FaktaSulut,Kotamobagu –Isu mengenai reposisi lembaga kepolisian Republik Indonesia (Polri), dibawah kementrian, terus memicu diskusi hangat, tak hanya di tingkat Nasional. isu tersebut terus bergulir hingga ke tingkat daerah, gelombaang dukungan pun terus mengalir di tubuh institusi ini.
setelah sebelum GP Ansor Kotamobagu, dan Laskar Bogani Indonesia di Kotamobagu, kini dukungan di kobarkan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kotamobagu, Nasrun Koto SH. MH., dimana secara tegas menyatakan dukungannya terhadap institusi Polri, tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Menurut Nasrun, struktur Polri yang saat ini berada di bawah naungan Presiden, adalah mandat konstitusi sejarah, yang telah mampu menjaga stabilitas keamanan, serta ketertiban masyarakat secara efektif.
Ia menilai, jika posisi Kepolisian saat ini sangat krusial menjaga netralitas, dan cepat koordinasinya dalam penanganan berbagai persoalan bangsa Indonesia.
Menurutnya, meletakan Polri di bawah kementrian, jusrtu menimbulkan risiko yang tinggi terhadap institusi penegak hukum, sebab sudah masuk dalam pusaran politik.
“Baik secara pribadi maupun organisasi NU, tetap mendukung Polri dibawah langsung Presiden republik Indonesia,” Kata Nasrun.
Dijelaskannya, dengan berada di bawah Presiden langsung, maka Polri memiliki garis komando yang tegak lurus dan independen. Hal ini tentu sangat penting apalagi disaat menghadapi pesta demokrasi. baik Pemilihan umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
“Polri menjaga Sipil, menjaga ketertiban umum, Masyarakat, warga Indonesia, berbeda dengan TNI Menjaga kedaulatan Negara,” Ujarnya.
Sebagai tokoh agama dan pimpinan organisasi Islam di Kotamobagu, Nasrun mengajak elemen masyarakat untuk mempercayakan keamanan kepada Polri. Sementara Polri, diharapkan mampu meningkatkan Sumber daya manusia, dan teknologi, bukan pada pengubahan struktur yang sudah ada.
“PCNU Kotamobagu, berdiri bersama komitmen menjaga NKRI, kami melihat bahwa untuk menjaga kemajemukan, Polri harus tetap menjadi institusi yang kuat, yang bertanggung jawab langsung ke Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” ungkapnya. (*)
