KOTAMOBAGU — Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara terarah, terpadu, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E. 04/02/2026
Rakor ini digelar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten I dalam mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lintas sektor. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, sekaligus menghimpun masukan dan rekomendasi terhadap berbagai isu publik yang tengah berkembang.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), penguatan perangkat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta pengelolaan dan penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk tindak lanjut yang berkelanjutan.
“Forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Koordinasi ini tidak berhenti pada rapat hari ini, tetapi akan berlanjut melalui pemantauan dan evaluasi bersama agar pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” tambahnya.
Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyampaikan dukungan penuh Staf Khusus dalam memperkuat analisis kebijakan dan menjembatani dinamika publik yang berkembang di masyarakat.
“Sinergi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap isu-isu publik,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dinas Kominfo akan terus memperkuat penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah yang disajikan secara lugas dan mudah dipahami masyarakat. Setiap kritik dan masukan di ruang publik akan ditanggapi secara tepat dan proporsional serta dijadikan bahan evaluasi,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota. Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan responsif.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi kebijakan strategis yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
