Pemkot – DPRD Bitung Bahas Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

0
26
Rapat Banggar DPRD - TAPD Pemkot Bitung (13/5)

FAKTASULUT.COM, Bitung–Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Bitung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dan Pimpinan serta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bitung, mengadakan rapat pembahasan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Bitung, Rabu (13/5).

Dalam rapat tersebut,  Pemkot Bitung khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  diwakili oleh Assiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Franky Ladi, SSTP, MAP didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Albert Sarese, sedangkan Ketua DPRD Bitung  Aldo Ratungalo, didampingi Wakil Ketua Keagen Kojoh beserta sejumlah anggota dewan mewakili para wakil rakyat Kota Cakalang.

Ada beberapa hal yang dipertanyakan, dibahas dan diusulkan oleh sejumlah anggota dewan dalam rapat tersebut, diantaranya realisasi anggaran penanganan Covid-19 Kota Bitung yang bersumber dari dana APBD, adanya kesan lambatnya penyaluran bantuan bahan pangan dari Pemkot Bitung yang disuarakan masyarakat lewat media sosial, adanya informasi bahwa Tunjangan Tokoh-tokoh Agama yang belum diterima, usulan untuk memberikan bantuan kepada semua warga Kota Bitung tanpa pandang bulu dan beberapa masalah dan usulan lainnya.

Ladi dalam tanggapan dan penjelasannya yang turut didukung Sarese mengatakan bahwa hingga Selasa (12/5) Pemkot Bitung telah merealisasikan dana sekira 17 miliar lebih ke beberapa SKPD (Satuan Perangkat Daerah) terkait, untuk melakukan kegiatan penanganan dampak Covid-19 di kota Bitung. Dana ini diambil dari dana sekira 81 miliar rupiah yang telah direalokasi dan direfocusing Pemkot Bitung dari APBD 2020  untuk penanganan Covid-19. Sedangkan update terakhir realisasi  pembelanjaan oleh SKPD dari dana yang telah ditransfer tersebut masih menunggu laporan setiap SKPD terkait. Sebelumnya pada pekan lalu, dilaporkan bahwa telah terealiasi belanja anggaran sebesar sekira 6,8 miliar oleh SKPD, diantaranya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pembelian paket bantuan bahan pangan, Dinas Kesehatan untuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri), Dinas Kominfo untuk pengadaan pengeras suara di 8 kecamatan dan 69 kelurahan serta di setiap pasar rakyat, Dinas Perhubungan, Bagian Kesra dan beberapa SKPD lainnya.

Ladi juga membantah bahwa pemberian bantuan terkesan lambat. “BPBD Bitung telah berupaya secepat mungkin menyalurkan bantuan ke kecamatan dan kelurahan se-Kota Bitung, dan hingga saat ini sudah sekira 27 ribuan paket bantuan bahan pangan yang telah disalurkan ke kecamatan dan kelurahan. Semua warga yang terdata pada data awal telah disalurkan bantuan, demikian halnya dengan warga yang datanya masuk menyusul data awal dari Dinas Sosial pun di sebagian besar  kecamatan telah disalurkan. “Mungkin tinggal di beberapa kecamatan/kelurahan yang datanya masih dikumpulkan/diverifikasi aparat kelurahan, yang belum tersalur. Semua warga yang terdampak dan layak untuk dibantu, pasti mendapat bantuan,” ujar Ladi.

Terkait tunjangan Tokoh Agama, Ladi mengatakan bahwa semua tunjangan tokoh agama telah dibayarkan langsung ke rekening para Tokoh Agama tersebut, yang di masa sebelum Covid dibayarkan per tiga bulan sekali, saat ini dibayar setiap bulannya pada setiap tanggal 1 bulan berjalan atau hari pertama hari kerja pada bulan tersebut.

Sementara usulan untuk meberikan bantuan kepada semua warga Bitung dibantah oleh sesama anggota DPRD Bitung sendiri. “Pemberian bantuan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung sekira 68 ribu KK (kepala keluarga) tanpa memandang status sosial,  itu bertentangan dengan asas Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya hal tersebut tidak bisa dilaksanakan” ujar Ketua Komisi I, Yondries Kansil.

Dalam kesempatan tersebut, para Wakil Rakyat Kota Bitung juga menyatakan bahwa secara pribadi, mereka telah turut memberikan bantuan bahan pangan kepada warga masyarakat  yang terdampak dan membutuhkan. “ Kami juga telah memberikan bantuan bahan pangan kepada warga dari dana kami sendiri. Semoga bantuan ini juga dapat diterima baik oleh masyarakat. Kami berharap warga masyarakat Bitung yang memiliki ekonomi yang lebih mapan dapat membantu warga lainnya yang membutuhkan bantuan, bahkan kami berharap semua perusahaan di Kota Bitung mengambil bagian dalam program CSR membantu masyarakat” pungkas anggota Komisi II, Nabsar Badoa. (abg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here